jam mengajar tatap muka guru dari 24 jam menjadi 27,5 jam per minggu meresahkan para guru

Senin, 26 September 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Usulan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah jam mengajar tatap muka guru dari 24 jam menjadi 27,5 jam per minggu meresahkan para guru. Ini disebabkan guru sulit memenuhi kewajiban tersebut.

Hanya sekitar 30 persen guru yang bisa memenuhi kewajiban itu, yakni guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika yang jadwal pelajarannya sekitar 24 jam per minggu. Sementara itu, guru mata pelajaran Kesenian, Olahraga, atau Agama tidak mungkin memenuhi kewajiban tatap muka 27,5 jam per minggu.

”Bukannya guru tidak mau, tetapi memang tidak bisa dengan sistem pelajaran yang sekarang. Jadi, kesalahannya bukan pada guru,” kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, Minggu (25/9/2011).

Ia menyesalkan munculnya usulan itu karena hanya akan meresahkan para guru. Ia memperkirakan, dari sekitar 2,7 juta guru di Indonesia, hanya sekitar 30 persen yang bisa memenuhi kewajiban itu.

Dari sisi aturan pun sebenarnya usulan penambahan jam mengajar guru itu melanggar Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen. Ini disebabkan di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa jam wajib mengajar guru adalah 24 jam per minggu.

Dikaji ulang

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Syawal Gultom juga meminta agar ketentuan jam mengajar guru itu dikaji ulang. Ketentuan 24 jam per minggu saja sudah sangat sulit karena ketentuannya guru harus tatap muka di ruang kelas.

Selain jam mengajar selama 24 jam per minggu, guru juga dituntut melakukan penelitian tindakan di ruang kelas serta merancang dan mengevaluasi proses pembelajaran. Syawal menilai, seharusnya proses sebelum dan setelah mengajar di ruang kelas itu juga dimasukkan dalam ketentuan 24 jam mengajar itu.

”Mulai dari persiapan materi hingga evaluasi hasil belajar seharusnya bisa. Namun, yang ada di dalam undang-undang itu betul-betul harus 100 persen mengajar di depan kelas,” ujarnya.

Menurut Sulistiyo, guru seharusnya tidak dibebani persoalan administrasi dan harus memperoleh perlakuan khusus untuk mengembangkan profesinya. Guru juga tidak bisa diperlakukan sama dengan dosen di perguruan tinggi. Apalagi, mengingat sebagian besar guru belum bergelar S-1. Data Kemdiknas menunjukkan, terdapat 1,5 juta guru (55,19 persen) yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-4, dan sebagian besar di antaranya adalah guru sekolah dasar. (LUK)

Pembaca Lain Juga Menyukai artikel di bawah ini :

3 comments:

Anonim mengatakan...

Benar yang dikatakan ketua PGRI. . . ., mestnya guru jangan lagi dibebani dengan wacana yang meresahkan seperti ini... ga konsen !!! wacana yang melanggar undang-undang guru dan dosen,.... baru dapat tambahan dikit jadi guru, eeee... banyak aja yang usil.

Anonim mengatakan...

maklum menpannya kan belom pernah jadi guru. mumpung jadi menpan yah membuat kebijakan yang dapat meresahkan guru begitu.

Anonim mengatakan...

Semua perencanaan yang muncul harus ditanggapi dengan pikiran yang positif, semua itu terjadi, karena banyaak melihat kenyataan kinerja guru dalam rangka peningkatan mutu tidak tampak signifikan. KIta harus melihat dengan global jangan mikro atau diri kita saja. Diakui atau tidak, bagaiman mutu lulusan sekarang dengan jaman dulu dimana guru hanya mendapat gaji kecil????? Kembali pada dedikasi dan motivasi kita sebagai guru dan banyak bersyukur... apa yang kita terima. Barangkali pemerintah melkihat itu dari sisi fakta tentang mutu pendidikan sekarang. Meskipun banyak juga yang lulusan nya bermutu tapi berapa persen? dari seluruh indonesia.

Poskan Komentar

Saran dan Kritik sangat di butuhkan untuk meningkatkan kualitas blog ini di masa depan

cari artikel cepat

SPONSOR

komentar terbaru

Kirim Artikel ke email anda

Masukkan alamat Email Anda, dan dapatkan update terbaru dari blog duniaedukasi.net

Delivered by FeedBurner

bank soal

Mari Bertukar Link